Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

Biaya Atau Tarif Permohonan Mendapatkan Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama resmi menerima penerimaan sertifikasi halal efektif 1 Desember 2021. Dalam waktu kurang dari dua bulan, total pendapatan dari pendaftaran hingga sertifikasi halal mencapai Rp 150 juta.

Kepala Kementerian Agama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, mengatakan, sebagai BLU baru pertama kali menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut berasal dari tarif jasa sertifikasi halal.

Dia mengatakan, ada beberapa regulasi terkait tarif sertifikasi halal. Di bawah ini adalah tarif 0 Rupiah untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yang berlaku melalui mekanisme self-declaration atau deklarasi Halal independen.

Sementara itu, biaya sertifikasi Halal reguler untuk KKU akan ditetapkan sebesar Rp 650.000. Rinciannya, Rp 300.000 untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk. Kemudian Rp 350.000 untuk pemeriksaan Halal produk oleh LPH.

“Tarif baru ini jauh lebih murah,” kata Muhammad Aqil Irham.

Sebelum ada aturan tarif, biayanya cukup tinggi. Menurut informasi yang diterima, otoritas pusat dan daerah umumnya mengalokasikan anggaran antara Rs 3-4 juta untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi operator UMK.

Menurut dia, pengurangan biaya merupakan bagian dari komitmen positif pemerintah terhadap UMK. Tujuannya adalah stimulasi, apalagi di masa pandemi seperti ini.

Dia mencontohkan, penetapan mekanisme tarif ini akan meringankan tugas pelaku ekonomi dan mendorong percepatan sertifikasi halal. “Dengan cara ini kita bisa mencapai target 10 juta sertifikasi halal,” kata Muhammad Aqil Irham.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kementerian Agama Mastuki menambahkan, saat ini mereka berstatus Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Agama. "Jumlah yang diterima (biaya pendaftaran halal) hanya Rp 150 juta. Masih ada masalah sistem," kata Mastuki, Minggu, 16 Januari.

Mastuki mengatakan kendala tersebut antara lain perlunya perbaikan sistem pembayaran terpadu. Sistem ini diperkenalkan karena pembayaran yang masuk ke BPJPH Kementerian Agama harus didistribusikan karena sertifikasi Halal.

“Ini akan disalurkan ke Lembaga Pemeriksa Halal (LBH) untuk biaya ujian. Kemudian untuk biaya sidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga penerbitan sertifikasi halal,” jelas Mastuki.

Dan baru-baru ini pemerintah mengadakan pendaftaran sertifikasi halal secara gratis untuk para UMKM. Informasi tersebut kami kutip dari situs Paluekspres.com.

Tentu hal tersebut juga bisa menjadi berita yang menggembirakan bagi pengelola UMKM yang membutuhkan sertifikasi halal.