Forum Navigation
You need to log in to create posts and topics.

Tentang Polemik dan Sanksi Untuk Kepala Desa Yang Menjadi Kader Parpol

Kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa. Kepala desa mempunyai kedudukan memperluas negara ke dalam masyarakat desa untuk menjadi pemimpin dan memberikan pelayanan kepada masyarakat desa.

Kedudukan kepala desa dan perangkat desa serta kewajiban untuk tidak ikut campur dalam kegiatan politik praktis dengan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada tahun berikutnya.

“Kepala desa memiliki kedudukan penting sebagai pemimpin resmi dan kepala masyarakat desa, sehingga tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis.”

Deklarasi ini disertai dengan Pasal 29 dan Pasal 48 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang mengatur larangan bahwa kepala desa dan perangkat desa, yang terdiri dari sekretaris desa, anggota dewan daerah, dan penasihat ahli, menjadi pengurus partai politik (parpol) dan berpartisipasi atau ikut serta dalam kampanye pemilu.

Jika ditemukan kepala desa atau perangkat desa yang melakukan pelanggaran dengan bukti pelanggaran yang kuat, jajaran Bawaslu tidak segan-segan menindak pelanggaran tersebut.

Namun 75 persen kades di Parimo masih menjadi kader parpol makanya telah dilakukan sosialisasi agar tidak terjadi peristiwa aneh seperti pada pemilu 2019 dan untuk informasi lengkapnya bisa Anda temukan melalui Jafarbuaisme.com juga masih banyak lagi informasi menarik lainnya yang juga bisa Anda temukan.

Penuntutan atas pelanggaran kegiatan politik praktis kepala desa atau perangkat desa, termasuk kategori pelanggaran hukum lainnya. Dengan demikian penegakan pelanggaran tidak berada di tangan Bawaslu melainkan badan lain yang berwenang berupa sanksi administratif berdasarkan undang-undang desa.

Temuan penyidikan terhadap pelaku menghasilkan rekomendasi yang diteruskan ke atasan kepala desa yaitu bupati, dengan studi luka yang dilampiri bukti pendukung.

Selain sejauh mana pelanggaran hukum lainnya, kegiatan politik praktis atau pelanggaran kepala desa dalam Pilkada juga dapat menyebabkan pelanggaran hukum pemilu. Tindak pidana pemilu diawali dengan laporan atau penetapan dugaan pelanggaran, yang dibahas di Pusat Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan Kejaksaan Agung.

Hal ini mengacu pada Pasal 71(1) UU Pilkada yang menyatakan bahwa kepala desa dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.

Perbuatan kepala desa yang meminta warganya untuk mendukung atau memilih pasangan calon kepala daerah tertentu merupakan tindakan pemalsuan. Juga penggunaan fasilitas desa atau fasilitas kantor.

Akibat hukum bagi kepala desa yang melanggar larangan tersebut adalah sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat satu bulan dan paling lama enam bulan dan denda paling sedikit enam ratus ribu rupiah dan paling banyak enam juta rupiah.

Karena kecenderungan kepala desa dan perangkat desa untuk melakukan kegiatan politik praktis, Bawaslu berharap untuk menghindari pengambilan keputusan atau tindakan yang mengarah pada pemilih partisan. Sehingga mereka dapat lebih berkonsentrasi pada penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat desa sesuai amanat undang-undang desa.